ASPEK DAN IMPLEMENTASI HUKUM PERTANAHAN

Deskripsi Pelatihan

Aspek dan Implementasi Hukum Pertanahan kami deskripsikan sebagai berikut. Tanah sebagai pijakan bagi kita semua, tentunya akan terus dilakukan pembangunan diatasnya baik sebagai rumah/tempat tinggal, industri, infrastruktur, properti dan lainnya. Semakin tingginya tingkat pembangunan akan diikuti pula oleh semakin tingginya permintaan akan tanah dan lahan. Namun, permintaan akan lahan / tanah tidak sebanding dengan jumlah lahan / tanah yang tersedia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya persengketaan dan perebutan hak atas tanah.

Selain jumlah lahan yang tidak sesuai dengan permintaan, sengketa tanah juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya seperti perebutan lahan, saling klaim kepemilikan, sertifikat ganda dan kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum pertanahan, serta kurangnya koordinasi antar instansi yang ada. Didalam pemanfaatan kebutuhan tanah untuk industri diperlukan izin yang syah untuk mengakui kepemilikan tanah, prosedur dan tatacara yang legal. Oleh karenanya, pengetahuan yang mendalam perihal aspek dan hukum pertanahan yang ada sangatlah diperlukan oleh para personil perusahaan terkait guna menghindari sengketa pertanahan yang mungkin terjadi. Peserta juga akan diajak untuk membahas beberapa studi kasus terkait sengeta tanah yang pernah terjadi, sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam pemecahaan permasalahan terkait dengan sengketa tanah.

Ruang Lingkup Hukum Pertanahan

1. Definisi dan konsep Hukum Pertanahan di Indonesia
2. Hukum Bangunan dan Hukum Agraria di Indonesia
3. Kedudukan Hukum Pertanahan dan Hukum Bangunan Dalam Perspektif Hukum Agraria
4. Ketentuan / Dasar Hukum/ Undang-Undang Pertanahan di Indonesia
5. Hak Penguasaan atas Tanah yang Diatur UUPA

Aspek Hukum Pertanahan

1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
2. Pendaftaran tanah
   • Definisi dan Konsep Pendaftaran Tanah
   • Prosedur Pendaftaran Tanah
   • Landasan hukum dan Tujuan Pendaftaran Tanah
3. Hak dan Pengelolaan Penguasaan Lahan
4. Penatagunaan Tanah, Reforma Agraria dan Redistribusi tanah
5. Tumpang tindih lahan atas kepemilikan tanah
6. Pengadaan tanah dan pembebasan tanah sesuai dengan Undang-Undang
7. Kepemilikan atas hak tanah atas ketetapan pemerintah dan adat untuk kepentingan perusahaan
8. Sertifikasi hak atas tanah, Legalitas asset Tanah
9. Hak umum dan hak pribadi tanah
10. Jenis Hak-hak Atas tanah
    • Hak Milik ( HM )
    • Hak Guna Usaha ( HGU )
    • Hak Guna Bangunan ( HGB )
    • Hak Pakai ( HP )
    • Hak Tanggungan ( HT ).
11. Pencabutan hak atas tanah
12. Larangan kepemilikan tanah
13. Pembatasan luas lahan kawasan
14. Pemberian hak atas tanah
15. Pembatalan sertifikat hak atas tanah
16. Pencatatan dalam buku tanah dan perbuatan hukum lainnya sesuai surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan

Konflik & Sengketa Pertanahan

1. Pembebasan Tanah dan Akuisisi
   • Prosedur dan Tata Cara pembebasan tanah
   • Personil yang Terlibat dalam pembebasan tanah
2. Penyeleseian konflik dan sengketa atas hak tanah
   • Badan Pertahanan Nasional (BPN)
   • Mediasi / Musyawarah
   • Ganti rugi
   • Badan Peradilan
3. Mafia tanah yang terorganisir
4. Persekongkolan pejabat dan penegak hukum
5. Pemalsuan dokumen / sertifikat ganda
6. Pengambilan tanah untuk kepentingan umum

Studi kasus dan diskusi