Training Strategi Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum

Deskripsi Training

Training Strategi Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana perusahaan dapat menyusun dan menjalankan strategi bisnis yang kompetitif tanpa melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Pelatihan ini mengintegrasikan aspek strategi bisnis dan hukum persaingan usaha, khususnya terkait pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Peserta akan dibekali pemahaman mengenai regulasi persaingan usaha (seperti UU No. 5 Tahun 1999), peran dan kewenangan KPPU, serta studi kasus nyata yang sering terjadi dalam dunia usaha. Training ini sangat relevan bagi pelaku usaha, manajemen, legal officer, compliance officer, serta regulator.

Materi Training

1. Pengantar Hukum Persaingan Usaha

   • Konsep dan prinsip dasar persaingan usaha sehat

   • Tujuan hukum persaingan usaha

   • Peran dan kewenangan KPPU

2. Kerangka Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

   • UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan turunannya

   • Hubungan hukum persaingan dengan sektor industri

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Persaingan Usaha

   • Perjanjian yang dilarang (kartel, penetapan harga, pembagian wilayah)

   • Kegiatan yang dilarang (monopoli, monopsoni, penguasaan pasar)

   • Penyalahgunaan posisi dominan

4. Strategi Bisnis dalam Koridor Hukum

   • Strategi penetapan harga yang legal

   • Strategi distribusi dan pemasaran yang sesuai hukum

   • Kolaborasi dan kemitraan usaha yang diperbolehkan

5. Analisis Kasus Persaingan Usaha

   • Studi kasus putusan KPPU

   • Pembelajaran dari pelanggaran persaingan usaha

6. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Hukum

   • Identifikasi risiko hukum persaingan usaha

   • Penerapan program compliance dan internal control

Tujuan Training

1. Memahami prinsip dan ketentuan hukum persaingan usaha secara menyeluruh

2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum dalam strategi bisnis perusahaan

3. Menyusun strategi persaingan usaha yang kompetitif, efektif, dan patuh hukum

4. Mengurangi risiko sanksi hukum dan kerugian reputasi perusahaan

5. Meningkatkan kesadaran kepatuhan hukum (legal compliance) di lingkungan organisasi